dibaca

Sabtu, 16 April 2011

Menteri KKP Ajak Sulbar Tolak Ikan Impor

Mamuju (ANTARA News) - Menteri Keluatan dan Perikanan mengajak pemerintah di Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menolak ikan impor masuk ke daerahnya tetapi terus berupaya mengembangkan potensi perikanan yang cukup besar di wilayahnya.

"Tiru Fadel, yang menolak ikan impor masuk ke negara ini. Saya kemarin melarang ikan impor masuk di pelabuhan Jakarta yang dibawa importir asing dari China dan Vietnam," kata Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Fadel Muhammad saat berkunjung di Mamuju, Sabtu.

Ia mengatakan, sebanyak 254 kontainer ikan impor yang dibawa importir asing ke masuk dipelabuhan Jakarta, telah disuruh pulang pemerintah Indonesia kembali kenegaranya, karena pemerintah sudah menyatakan menolak ikan impor.

"Saya bawa anggota DPR-RI untuk melihat ikan impor yang dibawa kapal negara asing itu, dan kami sudah saya suruh pulang kenegaranya kembali, karena pemerintah di negara kita sudah tidak sepakat lagi melakukan impor ikan,"katanya.

Menurut dia, sangat tidak pantas negara yang kaya akan hasil perikanan ini harus melakukan impor ikan, kebiasaan impor itu tidak boleh dibiarkan, karena dapat mematikan kesejahteraan nelayan kita dan membuat kekayaan alam kita terkuras.

"Impor tidak bisa dibiarkan pemerintah, karena ikan yang dibawa negara asing itu juga sebenarnya dari laut bangsa kita juga, tetapi mereka tangkap dengan menggunakan alat penangkap ikan modern, bahkan mereka menggunakan satelit untuk mengetahui dimana posisi ikan kita," katanya.

Ia mengatakan, ikan impor itu juga dapat mematikan usaha perikanan nelayan kita karena membuat ikan nelayan menjadi tidak laku karena harganya dipermainkan dipasaran, akibat kalah bersaing dengan harga ikan impor yang jauh lebih murah.

"Saya sudah pantau di pasar Kramat Jati Jakarta harga ikan impor seperti ikan Cakalang lebih murah hanya sekitar Rp4.000 Kg, sementara ikan nelayan kita jauh lebih mahal sekitar Rp15.000 Kg sehingga ikan tidak laku. Ini sangat merugikan nelayan kita," katanya.

Oleh karena itu mengatakan, pemerintah pusat telah melarang ikan impor masuk kenegara ini sehingga pemerintah di daerah seperti di Sulbar juga harus menolak ikan impor tersebut masuk.

Pemerintah pusat akan membantu sarana dan prasarana perikanan tangkap nelayan di daerah, dan akan mengalokasikan anggaran sekitar 50 persen dari Rp5 triliun anggaran KKP pada 2012 untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana nelayan tersebut.

"Nelayan kita akan bersaing dengan negara asing yang menggunakan kapal modern dan maju sehingga mampu menangkap ikan hingga puluhan ton. Nelayan kita umumnya kapal kecil yang mampu menangkap ikan sedikit, sehingga sarana dan prasarana kebutuhan nelayan mau tidak mau harus dipenuhi pemerintah," katanya.

Ia juga meminta pemerintah di daerah dapat berperan dalam mengembangkan potensi perikanan nelayan serta meningkatkan produksinya agar kesejahteraan nelayan dapat lebih baik dan bangsa ini dapat maju dari sektor perikanan. (T.KR-MFH/S019)

Produksi Rumput Laut Sulbar Ditingkatkan

Mamuju (ANTARA News) - Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat diminta untuk meningkatkan produksi rumput lautnya hingga mencapai 400 ribu ton pertahun pada 2012 mendatang.

Menteri Kelautan dan Perikanan, Fadel Muhammad saat melakukan kunjungan kerja di Mamuju, Sabtu, mengatakan, produksi rumput laut daerah itu masih rendah atau sekitar 100 ribu ton pada 2010 hingga perlu ditingkatkan.

Padahal kata dia, Provinsi Sulbar yang memiliki panjang pantai sekitar 677 kilometer masih berpotensi untuk meningkatkan produksi rumput lautnya hingga lebih tinggi mencapai 400 ton pertahun dimasa mendatang.

Ia mengatakan, rumput laut di Sulbar hanya memanfaatkan sekitar lima persen potensi kawasan yang dapat digunakan untuk pengembangan rumput laut di wilayahnya, sehingga membuat produksi rumput laut di Sulbar, masih belum signifikan dan dinilai rendah.

Oleh karena itu ia meminta pada tahun 2011 ini produksi rumput laut di Sulbar harus dimaksimalkan kembali pengembangan usaha rumput lautnya dengan menggenjot peningkatan produksinya hingga mencapai target lebih tinggi dari produksinya di tahun 2010, yakni mencapai sekitar 150 ribu ton pertahun.

"Pemerintah pusat sudah membantu anggaran sekitar Rp3,6 miliar melalui program pengembangan usaha mina pedesaan (PUMD), bantuan ini bertujuan untuk meningkatkan budidaya perikanan masyarakat seperti rumput laut,"katanya.

Ia meminta agar bantuan yang diberikan bagi setiap kelompok nelayan disetiap desa di Sulbar itu yang besarnya sekitar Rp100 juta bagi setiap kelompok nelayan, diharapkan dapat dimaksimalkan dalam rangka mendukung peningkatan produksi rumput laut yang ingin dicapai itu.

Ia berharap pada tahun 2012 mendatang produksi rumput laut di Sulbar sudah mencapai 400 ribu ton pertahun dan mendukung target produksi rumput laut nasional yang ingin dicapai pemerintah Indonesia yakni sekitar 10 juta ton pertahun agar negara ini juga menjadi produsen rumput laut terbesar dunia.

Menurut dia, pemerintah ditingkat pusat terus berupaya meningkatkan produksi rumput laut di daerah seperti Sulbar karena pemerintah kewalahan memenuhi permintaan negara pengimpor rumput laut.

"Negara China Amerika Jerman semua telah meminta rumput laut di Indonesia, tapi negara ini kewalahan memenuhinya karena permintaan negara itu tidak ada habisnya,"katanya.
(T.KR-MFH/M027)

Kamis, 14 April 2011

Gubernur Bangga Sandeq Wakili Asia Festival Maritim

Mamuju (ANTARA News) - Gubernur Sulawesi Barat, H. Anwar Adnan Saleh, bangga perahu Sandeq mendapat kepercayaan untuk mewaki Asia pada festival maritim internasional di Prancis, 13-19 Juli 2012.

"Ditunjuknya perahu Sandeq menjadi satu-satunya wakil Asia pada festival di negara Prancis tentu sangat membanggakan masyarakat yang ada di tanah Mandar karena tidak semua daerah maupun negara memiliki kesempatan emas seperti ini," kata Gubernur di Mamuju, Kamis.

Menurutnya, dengan ikut sertanya perahu Sandeq dalam acara festival Maritim Internasional akan bisa memberikan kontribusi positif bagi pengembangan sektor pariwisata yang ada di tanah Mandar.

"Perahu Sandeq merupakan perahu tradisional yang tak dimiliki daerah lain. Ini merupakan kebanggaan yang nantinya dapat dikembangkan sebagai wisata bahari melalui kegiatan sandeq race yang dilakukan secara rutin tiap tahun," ucapnya.

Gubernur menyampaikan, dirinya yang baru saja menerima kunjungan pihak panitia festival Maritime International Brest Prancis, Pascal Chelet-Roux, terkait permintaan mereka (panitia) untuk mendukung kegiatan festival ini.

"Dengan senang hati, saya langsung memberikan dukungan penuh untuk memberangkatkan para "Passandeq" ke Prancis karena ini merupakan kepercayaan yang luar biasa," urainya.

Karena itu, lanjut Gubernur, pihaknya meminta kepada tim pemandu tim Sandeq, agar segera mempersiapkan diri untuk mengikuti kegiatan yang digelar sekali dalam empat tahun itu.

"Yang jelas, pemerintah akan mendukung penuh, baik dari dukungan materi maupun material. Kesempatan emas ini harus kita maksimalkan sehingga pada saat di negara Prancis mampu memberikan hasil positif untuk menjaga harkat dan martabat di mata dunia," tuturnya.

Sebelumnya, panitia festival Maritime International Brest Prancis, Pascal Chelet-Roux, mengemukakan, perahu tradisional bercadik dari Mandar memang tak hanya dikenal di dunia maritim Indonesia, namun perahu ini telah dikenal hingga di belahan dunia.

"Memang benar, perahu Sandeq ini akan mengikuti festival maritim internasional yang akan berlangsung di kota Prancis," ucapnya.

Dia mengatakan, pada kegiatan ini para "Passandeq" tidak akan menunjukkan kecepatan dan ketangguhannya mengarungi lautan di acara itu. Melainkan, para peserta hanya mengikuti parade maritim bersama perahu-perahu layar dari berbagai belahan dunia lainnya. (T.KR-ACO/F003)

Selasa, 12 April 2011

Kejari Tahan Mantan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Mamuju

06-04-2011
Kejari Tahan Mantan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Mamuju

Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Mamuju, Sulawesi Selatan, menahan mantan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Mamuju, Ir Andi Syahruddin, karena diduga melakukan tindak pidana korupsi pengadaan pupuk.
Kepala Seksi Intel Kejari Mamuju, Umar Paita, Rabu (6/4), mengatakan Kejari Mamuju menahan Ir Andi Syahruddin di Rumah Tahanan Mamuju pada hari Selasa (5/4).
“Syahruddinyang ditetapkan sebagai tersangka selanjutnya ditahan Kejari Mamuju karena diduga melakukan tindak pidana korupsi kasus pengadaan pupuk petani dengan menggunakan APBD Mamuju 2009,” tambah Umar.
Syahruddin yang juga sebagai penanggung jawab anggaran pengadaan pupuk APBD 2009 terlibat menggelapkan dana pengadaan pupuk yang mengakibatkan kerugian Negara sesuai dengan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Atas perbuatan Syahruddin yang diduga korupsi pengadaan pupuk, Negara dirugikan sekitar Rp 52 juta sehingga Syahruddin ditahan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya,” katanya. (Leo)
(Sumber: Tim Redaksi Website Kejaksaan RI/Kejari Mamuju)