Mamuju (ANTARA News) - Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar) Anwar Adnan Saleh, meminta pegawai negeri sipil (PNS) tidak terpengaruh dengan tahapan pelaksanaan pemilihan gubernur yang sudah mulai dilaksanakan.

"Tahapan pelaksanaan pemilihan Gubernur (Pilgub) sudah mulai dilaksanakan dengan rampunnya daftar data penduduk pemilih potensial pemilu (DP4) dan sudah diajukan Pemerintah Provinsi Sulbar ke KPU Sulbar," kata Gubernur Sulbar, di Mamuju, Sabtu.

DP4 pilgub Sekitar 891,591 orang dari jumlah penduduk Sulbar sekitar 1.398.844 orang terdiri Kabupaten Mamuju sekitar 306.828 orang Polman 283.045 orang dan Majene 106.412 orang, Mamasa 103.202 orang, dan Mamuju Utara sekitar 92.104 orang.

Gubernur mengatakan, dengan dilaksanakannya tahapan pilgub Sulbar itu, maka pemerintah di Sulbar meminta agar para pegawai negeri sipil (PNS) yang ada di lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulbar, tidak terpengaruh dengan itu.

"PNS kami minta tidak terpengaruh dengan tahapan pilgub Sulbar, dan tidak boleh merasa terganggu dengan tahapan itu ataupun melibatkan diri dengan urusan politik itu," katanya.

Menurut dia, PNS Sulbar harus tetap konsisten dalam melaksanakan tugasnya melakukan pelayanan pemerintahan dan tetap turut berperan aktif dalam melakukan pembangunan di daerah yang baru berkembang ini.

Dia mengaku dirinya sebagai pemimpin tidak akan mencampurbaurkan antara pelayanan pemerintahan yang dilakukannya sebagai Gubernur dengan urusan politik meski dirinya juga akan bertarung kembali dalam pilgub Sulbar.

"Diakhir masa jabatan saya yang tinggal delapan bulan karena akan berakhir pada Desember 2011, saya akan tetap melaksanakan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan meski saya juga akan bertarung di pilgub Sulbar," kata Gubernur yang juga Ketua Dewan Pimpinan Daerah I Partai Golkar Sulbar ini.

Ia mengatakan, dirinya sebagai Gubernur juga akan terus melakukan pembangunan yang telah dicapai dan dilaksanakan di Sulbar, untuk terus dilanjutkan hingga akhir masa jabatannya.

"Saya berjanji akan terus melaksanakan pembangunan hingga akhir masa jabatan nanti. Urusan politik tetap politik, tapi yang terpenting adalah menyelesaikan masa jabatan sebagai Gubernur dengan terus melaksanakan pembangunan, dan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat," katanya. (T.KR-MFH/S019)