Mamuju (ANTARA News) - Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara, Sulawesi Barat , hingga saat ini belum membayar tunjangan medis bagi pegawai Rumah Sakit Umum Daerah setempat mulai medio Januari hingga Juni 2010.
"Bendahara Pemkab Mamuju Utara telah meminta kami untuk menandatangani bukti pembayaran tunjangan jasa medik, namun, ternyata tunjangan jasa medik yang mencapai puluhan juta rupiah itu belum diberikan," kata salah satu pegawai tenaga medis RSUD Matra yang menolak disebut namanya, di Mamuju, Selasa.
Ia mengungkapkan, jumlah tenaga medis yang bekerja di RSUD Mamuju Utara mencapai sekitar 70 orang, termasuk pegawai baru.
"Kami merasa dibohongi dan kecewa berat karena seharusnya dana tunjangan jasa medik itu telah dibayarkan, mengingat kami sudah menandatangani bukti pembayaran, namun, tanpa ada alasan jelas, dana tunjangan tersebut ternyata masih ditahan oleh bendahara Pemkab setempat," ungkapnya.
Dia menjelaskan, pihaknya sudah berupaya menanyakan kembali ke bendahara Pemkab Mamuju Utara, Boni, namun, upaya itu gagal karena dia (bendahara.red) jarang masuk kantor karena sering berada di luar daerah.
Dia menjelaskan, Pemkab wajib membayarkan tunjangan jasa medik tersebut sesuai dengan peraturan daerah (perda) dengan dasar pembayaran sesuai jumlah pasien yang dilayani dalam sebulan.
"Jika jumlah pasien yang dilayani banyak, maka tunjangan jasa medik pun pasti tinggi," paparnya.
Ia berharap, dana tunjangan medis tersebut segera dibayarkan oleh Pemkab Mamuju Utara karena itu sudah menjadi hak tenaga medis.
"Jika dalam waktu dekat tunjangan tidak dibayarkan, maka kami bersama teman-teman lain akan melakukan aksi mogok kerja," tandasnya. (T.KR-ACO/Y006
"Bendahara Pemkab Mamuju Utara telah meminta kami untuk menandatangani bukti pembayaran tunjangan jasa medik, namun, ternyata tunjangan jasa medik yang mencapai puluhan juta rupiah itu belum diberikan," kata salah satu pegawai tenaga medis RSUD Matra yang menolak disebut namanya, di Mamuju, Selasa.
Ia mengungkapkan, jumlah tenaga medis yang bekerja di RSUD Mamuju Utara mencapai sekitar 70 orang, termasuk pegawai baru.
"Kami merasa dibohongi dan kecewa berat karena seharusnya dana tunjangan jasa medik itu telah dibayarkan, mengingat kami sudah menandatangani bukti pembayaran, namun, tanpa ada alasan jelas, dana tunjangan tersebut ternyata masih ditahan oleh bendahara Pemkab setempat," ungkapnya.
Dia menjelaskan, pihaknya sudah berupaya menanyakan kembali ke bendahara Pemkab Mamuju Utara, Boni, namun, upaya itu gagal karena dia (bendahara.red) jarang masuk kantor karena sering berada di luar daerah.
Dia menjelaskan, Pemkab wajib membayarkan tunjangan jasa medik tersebut sesuai dengan peraturan daerah (perda) dengan dasar pembayaran sesuai jumlah pasien yang dilayani dalam sebulan.
"Jika jumlah pasien yang dilayani banyak, maka tunjangan jasa medik pun pasti tinggi," paparnya.
Ia berharap, dana tunjangan medis tersebut segera dibayarkan oleh Pemkab Mamuju Utara karena itu sudah menjadi hak tenaga medis.
"Jika dalam waktu dekat tunjangan tidak dibayarkan, maka kami bersama teman-teman lain akan melakukan aksi mogok kerja," tandasnya. (T.KR-ACO/Y006
COPYRIGHT © 2010
