PASANGKAYU — Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Matra, Samhari, menjelaskan, alokasi anggaran untuk PLN sudah dianggarkan pada APBD Perubahan 2011 sebesar Rp 215 juta. Namun baru pekan depan dilakukan pemasangan trafo oleh PLN.
Soal tenaga honorer di RSUD Matra, dijelaskan, bahwa hingga 2012 sudah mencapai sekitar 40 orang. Tapi yang bisa diakomodir berdasarkan Daftar Prioritas Anggaran (DPA) RSUD hanya sekitar 20 orang.
Gaji mereka berkisar antara Rp 350 ribu hingga Rp 500 ribu. “Kendati demikian yang lain tetap terakomodir dengan pertimbangan masa kerja dan daftar kehadiran,” ungkap Hamsari saat mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan DPRD Matra, Rabu 25 Januari.
Hamsari juga menjelaskan USG seharga sekitar Rp 1,4 miliar yang hilang sekitar juli 2011 lalu. Hamsari mengaku telah melaporkan hal tersebut ke Polres Matra sekitar September 2011 lalu.
RDP diikuti sejumlah anggota DPRD Andi Enong, Saverius Sape, I putu Suardana dan Widiyawati Samad. RDP menghadirkan Direktur RSUD Matra dan Erwin Haryandi Bustam, S.Sos dari Perwakilan Front Perjuangan Masyarakat Peduli Matra.
Terpisah, Ketua DPC Laskar Anti Korupsi (LAKi) Matra, Musliadi, berharap kasus hilangnya alkes di RSUD Matra yang bernilai miliaran terus ditindaklanjuti hingga ke proses hukum. Kasus ini sudah nyata merugikan keuangan Negara.
Ia juga mengatakan, kasus ini sudah disampaikan ke Bupati dan Wakil Bupati Matra melalui surat nomor
009-PAN/DPC-LAKI/I/2012. Bahkan ia juga sudah melayangkan surat ke DPP LAKI Pusat dengan nomor 007-PAN/DPP-LAKI/I/2011 tertanggal 17 Januari 2011. “Kami sudah laporkan ke Polres Matra, Bupati dan wakil Bupati
Matra serta stakeholder terkait,” ungkapnya.
Hasil RDP tersebut menyimpulkan bahwa, Direktur RSUD Matra akan kembali melaporkan kasus hilangnya Alkes USG RSUD Matra ke Polres Matra sebagai tindak lanjut dari tuntutan warga. Pelaporan itu rencananya didampingi anggota DPRD Matra seperti H Andi Enong dan Saverius Sape. (Radar Sulbar)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar